65 Persen Jalan Lamongan Diklaim Sudah Baik, Pemkab Percepat Konektivitas Lewat Kolaborasi Infrastruktur dan Swadaya Warga
Analisajatim.id | Lamongan,- Pemerintah Kabupaten Lamongan mengklaim 65 persen ruas jalan di wilayahnya kini berada dalam kondisi baik. Capaian tersebut disebut sebagai hasil percepatan pembangunan infrastruktur yang dijalankan secara berkelanjutan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat meresmikan ruas jalan poros Maindu–Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Selasa (30/6).
Di balik peresmian tersebut, terdapat pola pembangunan yang mulai menonjol di Lamongan: kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat. Rekonstruksi jalan sepanjang 1,6 kilometer itu tidak hanya dibiayai melalui intervensi pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan swadaya masyarakat dan kontribusi diaspora asal Desa Maindu.
Model pembangunan semacam ini dinilai menjadi langkah percepatan di tengah tingginya kebutuhan infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan bahwa sektor jalan masih menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, hingga daya dorong ekonomi lokal.
“Alhamdulillah, saat ini sekitar 65 persen ruas jalan di Kabupaten Lamongan sudah dalam kondisi baik. Ke depan pembangunan akan terus kami lanjutkan melalui program Jamula Mantap dengan memprioritaskan jalan-jalan poros penghubung antarwilayah, seperti ruas Pucuk–Laren dan Mantup–Sambeng,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan rumah infrastruktur di Lamongan belum selesai. Dengan capaian 65 persen, masih terdapat bagian ruas jalan lain yang memerlukan percepatan penanganan agar konektivitas wilayah dapat merata.
Tidak hanya fokus pada kualitas jalan, pemerintah daerah juga mulai menggeser perhatian pada aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Melalui program prioritas Lamongan Menyala, Pemkab menargetkan pemasangan 10 ribu titik lampu penerangan jalan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Program ini diproyeksikan mulai berjalan paling cepat pada akhir tahun sebagai bagian dari penguatan layanan infrastruktur publik.
“Selain jalan yang baik, masyarakat juga membutuhkan penerangan yang memadai. Melalui program Lamongan Menyala, insyaallah paling cepat akhir tahun ini kami mulai memasang 10 ribu titik lampu penerangan jalan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha sehingga aktivitas masyarakat pada malam hari menjadi lebih aman dan nyaman,” tambahnya.
Dari sisi masyarakat, dukungan pembangunan juga datang dari kalangan perantau. Perwakilan diaspora Desa Maindu, Imam Mawardi, menegaskan bahwa kemajuan desa bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, kontribusi diaspora menjadi bentuk investasi sosial yang tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga.
Peresmian ruas Maindu–Blawirejo menjadi gambaran bahwa pembangunan infrastruktur kini tidak lagi berjalan satu arah. Ketika pemerintah dan masyarakat bergerak dalam satu jalur, percepatan pembangunan menjadi lebih mungkin dicapai—namun efektivitasnya tetap akan diuji melalui pemerataan hasil dan keberlanjutan manfaat di lapangan.
Reporter: Analisa
Editor: Nur