LAMONGAN|Analisajatim.id,- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lamongan tahun 2022 dengan total sekitar Rp. 6.000.000.000,-.Kejaksaan Negeri Lamongan terus mendalami, Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang dikerjakan CV. Fajar Krisna.
Anton Wahyudi, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 21 saksi terkait pembangunan proyek tersebut. Anton menjabarkan, dari 21 saksi yang diperiksa, 9 di antaranya berasal dari tim penyedia barang dan jasa serta 12 lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saat ini sudah 21 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait adanya pembangunan RPHU di Lamongan,
Memang Benar Dan dalam pemeriksaan tersebut, kami menduga ada yang di untungkan,” kata Kasi Pidsus Anton Wahyudi, Rabu (2/9/2024).
Lebih lanjut, Anton wahyudi menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Lamongan berkomitmen untuk melanjutkan penyidikan, dengan rencana memeriksa lebih banyak saksi.
“Besok juga sudah ada yang diperiksa sebagai saksi. Kami juga akan melibatkan rekanan atau pihak ketiga, termasuk konsultan dan pemborong, sehingga pihak kejaksaan akan merencanakan jadwal pemeriksaan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) di Lamongan tercium setelah ada laporan dari masyarakat. Penanganan kasus tersebut dinilai cukup lama, yakni sejak sekitar September tahun lalu belum ada titik temu.
Meskipun pada bulan November 2023, pihak Kejari Lamongan menyatakan telah menaikkan status ke tahap penyidikan, namun hingga saat ini belum jelas siapa yang akan menjadi tersangka
“Siapa saja nantinya akan dimintai keterangan, tentunya sudah ada urutan masing-masing,” tandasnya.
Proyek dari Dinas Peternakan dan Hewan Lamongan itu dimenangkan oleh perusahaan konstruksi asal Kabupaten Tuban dan di subkon kepada salahsatu rekanan di Lamongan.(Nur)
