Analisajatim.id | Blora — Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang direncanakan berlangsung pada Agustus – September 2025, beberapa nama calon ketua umum partai berlambang Ka’bah bermunculan. Nama-nama tersebut berasal dari kalangan internal dan eksternal partai.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Blora, Muhamad Ahmad Faishol menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan Muktamar akan berlangsung di Bali.
“PPP mau mengadakan Muktamar pada bulan Agustus atau September, yaitu untuk pemilihan ketua umum sekaligus perumusan program untuk menyambut langkah partai ke depan dalam percaturan politik dan dalam perjuangan perwakilan umat Islam. Rencana (lokasi) berdasarkan Mukernas (musyawarah kerja nasional) kemarin di Bali,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).
Adapun nama-nama calon ketua umum yang bakal maju pada muktamar itu, antara lain dari eksternal seperti Dudung Abdurrahman, Amran Sulaiman, Sandiaga Uno, Agus Suparmanto. Sedang calon internal, yaitu Taj Yasin, Arwani Thomafi, dan Muhamad Mardiono.
“PPP sekarang ini banyak mendapatkan atensi, diminati oleh banyak tokoh-tokoh politik yang ingin tampil untuk perebutan ketua umum partai. Ada penasehat presiden, pak menteri, ada juga pak Agus mantan menteri perdagangan periode presiden Jokowi yang pertama. Selanjutnya, tentu plt (Pelaksana Tugas) ketum hari ini juga ingin kembali maju di muktamar 2025,” terangnya.
Dari beberapa nama tersebut, Faishol lebih cenderung kepada calon internal partai. Meski demikian, dia akan mengikuti dinamika yang terjadi pada saat muktamar nanti.
“Saya lebih cenderung ke internal partai, tapi di muktamar nanti dinamikanya seperti apa nanti bisa kita pertimbangkan,” ujarnya.
Mengenai bakal calon dari eksternal, pihaknya menyatakan harus dilakukan perubahan aturan partai terlebih dahulu untuk mengakomodirnya.
Menurutnya, syarat calon ketua umum PPP minimal menjadi pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) selama satu periode.
“Jika tidak, maka tidak bisa menjadi bakal calon ketua umum. Sehingga dibutuhkan merubah AD/ART (partai) itu, nanti tergantung muktamirin atau DPC-DPC (Dewan Pimpinan Cabang) sebagai pemilik suara di muktamar nanti. Sejak kemarin, kami sudah menyiapkan skema untuk perubahan AD/ART di muktamar, sehingga orang-orang baik, tokoh-tokoh besar di Indonesia yang ingin masuk dan memperjuangkan PPP ini mendapatkan peluang nanti,” paparnya.
Faishol menilai, pekerjaan rumah (PR) di dalam partai berlambang Ka’bah ini bukan tentang siapa ketua umumnya, melainkan sistem kepartaian yang harus dikelola oleh para kadernya. Ia berharap dalam forum muktamar nanti bisa menjadi pijakan dan garis perjuangan melalui sistem kepartaian yang dibentuk secara nasional bersifat struktural dari atas ke bawah.
“PPP ini partai tua yang di dalamnya banyak fraksi-fraksi, sehingga terbukti sejak 2004 sampai sekarang ini kursinya turun terus. Jadi, PPP ini transformasinya bukan ketokohan kepartaian, tetapi sistem pengelolaan partai yang harus digagas oleh kader-kader partai itu sendiri. Jadi, kita gak bisa menyalahkan satu atau dua orang, kalah menang partai itu tanggung jawab semua kader,” tandasnya. (Jay)
