Lamongan|Analisajatim.id, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Setelah sebelumnya memeriksa Gubernur Jawa Timur di Polda Jatim, KPK kini menyasar level akar rumput.
Pada Rabu, 23 Juli 2025, tim penyidik KPK memeriksa enam orang saksi di Markas Kepolisian Resor (Polres) Lamongan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya mendalami aliran dana hibah yang diduga melibatkan sejumlah pejabat desa hingga pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut melalui pesan WhatsApp kepada awak media.
“Tim KPK hari ini melaksanakan pemeriksaan terhadap enam saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Provinsi Jatim. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Lamongan,” ujar Budi.
Ia menambahkan, Polres Lamongan dipilih sebagai lokasi pemeriksaan atas dasar efisiensi dan kemudahan akses bagi para saksi.
Enam saksi yang diperiksa terdiri dari lima kepala desa dan satu pihak swasta. Mereka adalah:
MUL, Kepala Desa Menongo
ML, Kepala Desa Sukolilo
SH, Kepala Desa Banjargondang
SUL, Kepala Desa Gedangan
MY, Kepala Desa Daliwangun
SUY, individu dari pihak swasta
KPK menduga para saksi memiliki informasi penting terkait proses pengajuan, pencairan, serta penggunaan dana hibah di tingkat desa. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap pola penyelewengan dana serta mengidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat.
Kepala Polres Lamongan, AKBP Agus Dwi Suryanto, melalui Kasi Humas Ipda M. Hamzaid, juga membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan oleh KPK di ruang Satreskrim Polres Lamongan.
“Benar, saat ini ada pemeriksaan oleh tim KPK. Polres Lamongan hanya menyediakan tempat berdasarkan permintaan KPK dan tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan,” jelas Hamzaid.
Pemeriksaan ini menunjukkan komitmen KPK dalam membongkar dugaan korupsi yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Langkah menyasar kepala desa dan pihak swasta menjadi sinyal penting bahwa KPK serius menelusuri dugaan penyimpangan dari hulu hingga hilir.
Publik kini menantikan hasil lanjutan dari pemeriksaan ini. Apakah akan muncul fakta-fakta baru? Siapa saja pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya?
KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan menyeret semua pelaku ke meja hijau. Dukungan masyarakat menjadi kunci dalam upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Editor: Nur
Published by: Red
