Jakarta, Analisa Jatim.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang tengah menghadapi keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar segera berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero). Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari.
Menurut Bahlil, sinergi antara SPBU swasta dan Pertamina akan memperkuat sistem distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
> “Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara, supaya semuanya baik,” tegas Bahlil dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Senin (15/9/2025).
Kontrol Negara Demi Stabilitas Harga dan Pasokan
Menteri ESDM menegaskan bahwa peran negara dalam mengawasi sektor vital seperti distribusi BBM sangat penting. Tujuannya tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan pasokan BBM tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kontrol negara menjadi benteng untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi yang merugikan konsumen.
Kuota Impor BBM Naik 10 Persen untuk SPBU Swasta
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah meningkatkan kuota impor BBM sebesar 10 persen pada tahun 2025 khusus bagi SPBU swasta. Penambahan kuota ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mencegah antrean panjang akibat keterbatasan pasokan.
“Contoh, pada 2024 perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen, berarti 1 juta 100 kiloliter. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan,” jelas Bahlil.
Pertamina Jadi Mitra Strategis
Bahlil menekankan, keterlibatan Pertamina sangat penting mengingat perusahaan pelat merah ini memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi yang luas serta berpengalaman. Dengan kerja sama tersebut, SPBU swasta dapat memanfaatkan jalur distribusi Pertamina untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sekaligus menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi.
Rapat Koordinasi dan Tim Pengawas Khusus
Untuk memastikan kelancaran pasokan, Bahlil mengungkapkan dirinya telah memimpin rapat koordinasi dengan manajemen Pertamina. Dalam rapat tersebut, pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas:
mengawasi perkembangan distribusi BBM di lapangan, melaporkan secara berkala kepada Menteri ESDM, serta mengidentifikasi hambatan distribusi untuk segera dicarikan solusi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi lapangan, termasuk potensi dampaknya terhadap tenaga kerja di sektor SPBU. Evaluasi kebijakan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat selalu terpenuhi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong SPBU swasta meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen stok BBM agar kuota impor yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
> “Keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah, Pertamina, maupun SPBU swasta, menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan mencegah kelangkaan di masa depan,” tegas Bahlil.
Reporter: Analisa | Editor: Nur
