Analisajatim.id|Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menggelar Rapat Paripurna tentang Penetapan perubahan kedua atas Propemperda Tahun 2025, Penetapan Keputusan DPRD tentang rencana kerja DPRD Tahun 2026 dan Penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tulungagung, yang berlangsung di gedung Graha Wicaksana DPRD Tulungagung. Pada Senin (22/09/2025)
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Sekdakab Tulungagung, Jajaran Kepala OPD Tulungagung, Ketua DPRD Tulungagung Marsono,S.Sos., Wakil Ketua DPRD Tulungagung beserta Anggota DPRD Tulungagung.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam sambutannya menegaskan, bahwa APBD 2026 disusun selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi, dengan fokus pada perluasan kesejahteraan sosial, penguatan sektor ekonomi unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Bupati Gatut Sunu juga menjelaskan, penyusunan Rancangan APBD 2026 ini menjadi upaya nyata dalam mewujudkan Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” ujarnya.
APBD 2026: Pendapatan Rp2,89 Triliun, Belanja Rp3,03 Triliun
Dalam paparannya, Bupati Gatut Sunu merinci postur APBD Tulungagung 2026, Pendapatan: Rp2.889.104.917.059,87 (Rp2,89 triliun) Belanja Rp3.039.104.917.059,87 (Rp3,03 triliun)
Defisit: Rp150.000.000.000,00 (Rp150 miliar)
Defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan daerah sebesar Rp150 miliar, sehingga APBD dapat berjalan seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Delapan Fokus Pembangunan Tulungagung 2026
Gatut Sunu menegaskan, arah pembangunan Tulungagung tahun depan akan diarahkan pada delapan prioritas utama, yaitu:
1. Perluasan kesejahteraan sosial masyarakat
2. Pengembangan ekonomi sektor unggulan
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan
5. Penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam lokal
6. Percepatan penurunan angka kemiskinan
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
8. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan budaya lokal
“Kami berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat perekonomian daerah melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya
Bupati Gatut Sunu juga mengapresiasi kerja keras seluruh Anggota DPRD dalam membahas Raperda APBD 2026. Ia berharap sinergi antara Eksekutif dan Legislatif tetap terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
Dengan APBD 2026 yang mencapai Rp3,03 triliun, Pemkab Tulungagung menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing, sekaligus menjadikan Tulungagung sebagai daerah yang unggul dalam pelayanan publik dan pembangunan pungkasnya
Reporter (sisworo).
