Analisajatim.id | Blora – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan anggaran mencapai 75 miliar rupiah untuk pembangunan jalan di wilayah kabupaten Blora.
Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di sela-sela peninjauan pembangunan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Japah.
“Terimakasih, maturnuwun Pak Gubernur sudah membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora,” ucap Bupati Arief, Jumat (26/9).
Bupati menyampaikan untuk pembangunan jalan provinsi tahun 2025 ada 3 ruas jalan yang dibangun dengan total pagu anggaran sekitar Rp 45,4 miliar. Yakni Jalan Provinsi ruas Kunduran – Blora mendapatkan pagu anggaran Rp 5 miliar. Kemudian Jalan Provinsi ruas Ngawen – Japah – Todanan mendapatkan pagu anggaran Rp 17,75 miliar, dan Jalan Provinsi ruas Singget – Randublatung – Cepu mendapatkan pagu anggaran Rp 22,72 miliar.
“Kemudian yang Banprov 2025 untuk pembangunan jalan kabupaten ada 5 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp 30 miliar. Terdiri dari peningkatan jalan Trembul – Rowobungkul – Sonokidul pagu sebesar Rp 3,5 miliar. Kemudian peningkatan jalan Kunduran – Doplang pagu sebesar Rp 6,5 miliar, peningkatan jalan Ketuwan – Gondel – Mojorembun pagu sebesar Rp 5 miliar. Lalu peningkatan jalan Pilang – Bulakan – Temulus pagu sebesar Rp 12 miliar. Serta terakhir peningkatan jalan Sidorejo – Kenongogong – Klagen pagu sebesar Rp 3 miliar,” tambah Bupati Arief.
Menurut Bupati saat ini semuanya sedang dikerjakan dan berproses di lapangan. Sehingga pihaknya berharap sinergi pembangunan daerah antara Pemkab Blora dengan Pemprov Jateng bisa terus dilanjutkan.
“Data yang kami dapat, tahun ini (2025-red) hampir Rp 75 miliar yang digunakan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Blora. Itu terbagi untuk pembangunan jalan provinsi yang dikerjakan langsung oleh Dinas PU BMCK Jateng, dan untuk pembangunan jalan kabupaten yang disalurkan melalui skema bantuan provinsi atau Banprov 2025,” ujar Bupati Arief.
Bupati Arief menambahkan, pembangunan jalan yang dibiayai dari Pemprov Jateng ini tidak hanya sebagai penghubung antar daerah saja, namun juga akses ekonomi warga masyarakat Blora yang mayoritas merupakan petani.
“Sehingga ini dapat mendukung peningkatan distribusi hasil panen para petani kita. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur dan jajarannya,” tandasnya.
Ucapan terimakasih itupun langsung direspon Gubernur Luthfi. Menurutnya yang pantas menerima ucapan terimakasih itu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah, AR Hanung Triyono.
“Beliau yang mengawal pelaksanaan pembangunan jalan se Jawa Tengah termasuk Blora,” ucap Gubernur sambil menunjuk arah ke Hanung yang berdiri di samping Bupati Arief Rohman.
Gubernur Ahmad Luthfi dalam keterangan pers di Desa Tlogowungu, Kecamatan Japah, menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan jalan di Jawa Tengah. Utamanya jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Pada tahun 2025 ini memang kami sengaja memprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur jalan. Yang menjadi prioritas jalan provinsi adalah jalan – jalan yang nantinya dapat menghubungkan lintas kabupaten. Yang mana jalan itu untuk, dalam rangka perkembangan ekonomi maupun berjalannya arus masyarakat dan barang. Sehingga diharapkan jalan ini nanti akan menjadi jalan distribusi barang maupun jasa dan orang. Sehingga konektivitas antar Kabupaten dapat berjalan,” ujar Gubernur Luthfi.
Ia lantas mencontohkan pembangunan jalan provinsi di ruas Ngawen – Japah – Todanan yang sedang ia tinjau. Jalan ini merupakan akses penghubung Kabupaten Blora menuju Kabupaten Pati dan sebaliknya. Ia sadar bahwa pembangunan jalan di Jawa Tengah tidak bisa serta merta dilakukan secara menyeluruh, namun melalui sejumlah proses skala prioritas.
“Jadi semuanya harus sabar. Karena kita harus melakukan pemerataan di wilayah Jawa Tengah ini. Tidak hanya di Kabupaten Blora, beberapa wilayah kabupaten lain juga masuk prioritas, termasuk batas kota provinsi. Semuanya bertahap berlanjut dan berkelanjutan. Begitu prosesnya, tidak serta merta harus sama sama. Jadi kita menggunakan skala prioritas berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan,” tutup Ahmad Luthfi. (*)(Jay)
