Analisajatim.id | Blora – Perum Perhutani KPH Randublatung bersama Dana Pensiun Perhutani (DPPHT) melakukan Sosialisasi Pengalihan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) kepada ratusan karyawannya, baik yang aktif maupun pasif (purna) di gedung pertemuan Wana Graha. Kamis, (09/10).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, dihadiri oleh Direktur Utama DPPHT, Suharto, Direktur Pengembangan dan Kepesertaan DPPHT, Toni Kuspuja, Adm KPH Randublatung, Herry Merkussiyanto Putro, Waka Adm KPH Randublatung, Rastim dan ratusan karyawan serta pensiunan Perhutani KPH Randublatung.
Toni Kuspuja selaku Direktur Pengembangan dan Kepesertaan DPPHT menyampaikan bahwa sosialisasi pengalihan PPMP ke PPIP bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun karyawan Perum Perhutani.
“Mudah-mudahan sosialisasi peralihan ini bisa lebih memperbaiki tata kelola di kami, sehingga hak dari manfaat pensiun para peserta mudah-mudahan terjaga ke arah 100 persen,” ujarnya.
Kuspuja menjelaskan, pengelolaan dana pensiun ini juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga diharapkan bisa lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan besaran iuran peserta akan ditetapkan oleh pendiri, dalam hal ini Perum Perhutani yang kemudian disahkan OJK.
“Salah satu persyaratannya adalah nilai solvabilitas itu 100 persen, kemudian komitmen dari pendiri untuk melakukan installment supaya 100 persen itu segera terpenuhi, kemudian PPIP itu saldo nilai dari solvabilitas masing-masing peserta itu harus terbuku masing-masing ke rekening, sehingga insya Allah bukti transparan, dan lebih akuntabel ke para peserta. Untuk besaran iuran peserta itu nanti akan dituangkan dalam PDP (Peraturan Dana Pensiun) yang ditetapkan oleh pendiri Perum Perhutan dan disahkan oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan,” jelasnya.
Perbedaan program sekarang dengan sebelumnya, lanjutnya, diharapkan manfaatnya bisa berimbang antara Perum Perhutani dengan peserta. Selain itu, secara teknis juga mengacu pada peraturan penyelenggaraan usaha dana pensiun yang terbaru, yakni Peraturan OJK nomor 27 tahun 2023.
“Perbedaan (program sebelumnya) dengan yang sekarang ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih seimbang antara pendiri, Perum Perhutani dan hak para peserta tercapai 100 persen. Kemudian ada beberapa secara teknis dalam POJK No. 27 tahun 2023 tentang Usaha Dana Pensiun,” tambah Kuspuja.
Pihaknya berharap, para peserta dapat memahami tujuan dari sosialisasi mengenai peralihan program PPMP ke PPIP ini.
“Mudah-mudahan pemahaman para peserta yang semula program pensiun manfaat pasti (PPMP) berubah menjadi program pensiun iuran pasti (PPIP) ini bisa lebih dipahami dan dimengerti, sehingga para peserta akan lebih bisa menentukan nanti usaha dana pensiun seperti apa dan hasil usahanya apa yang dilakukan oleh dapen (Dana Pensiun) bisa lebih paham,” tandasnya. (Jay)
