Analisajatim.id | Blora – Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan keseriusan penuh dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK) dengan meningkatkan akuntabilitas sektor pendidikan non-formal.
Hal ini ditandai dengan kehadiran perwakilan dari Pemerintah Pusat dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Akuntabilitas Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan tahun 2025.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Blora.
“Tata kelola satuan Pendidikan di PKBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas lembaga,” ujar Bupati Arief Rohman, di Azana Garden Hill Resort Blora, Sabtu (6/12/2025).
Kegiatan advokasi ini dihadiri oleh perwakilan penting dari Pemerintah Pusat, yakni Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah.
Kehadiran pejabat dari Inspektorat Jenderal ini menunjukkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkab Blora dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel, khususnya di PKBM.
Bupati Arief Rohman juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai sarana berdiskusi, bertukar wawasan, dan menemukan solusi atas setiap kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM dan akuntabilitas BOSP Kesetaraan.
Dengan demikian, diharapkan PKBM dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Jay)
