Blora Raih WTP ke-12 Berturut-Turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Analisajatim.id | Semarang — Pemerintah Kabupaten Blora kembali menorehkan prestasi. Blora meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat tertinggi itu diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Ahmad Luthfi H. Rahmatullah kepada Wakil Bupati Blora Sri Setyorini dan Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Candra. Acara berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Kamis (11/6/2026). Hadir pula kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jateng penerima WTP.
Wabup Sri Setyorini bersyukur atas capaian ini.
“Alhamdulillah, ini WTP ke-12 untuk Blora. Terima kasih jajaran OPD, Pak Sekda, dan DPRD atas kerja kerasnya. Kami persembahkan untuk masyarakat Blora,” ujarnya.
Wabup menambahkan, WTP jadi motivasi Pemkab Blora meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Khususnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan capaian ini harus memacu semangat seluruh jajaran.
“Kami bertekad jaga kualitas laporan keuangan dan program agar akuntabel, terukur, berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Candra menyebut WTP buah sinergi eksekutif-legislatif.
“Predikat ini bukan sekadar prestasi administratif, tapi refleksi kekompakan semua pihak. Semoga jadi energi baru wujudkan Blora maju dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Wabup didampingi Sekda Blora Komang Gede Irawadi, Inspektur Irfan Agustian Iswandaru, dan kepala OPD saat menerima LHP.
Wajar Tanpa Pengecualian adalah predikat tertinggi BPK RI. Diberikan jika laporan keuangan disajikan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pengendalian internal memadai, dan patuh aturan perundang-undangan.
Raihan WTP ke-12 sejak 2015 menegaskan komitmen Pemkab Blora mewujudkan tata kelola bersih, transparan, akuntabel. Tujuannya mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (Jay)