Analisajatim.id | Blora – Anggota DPRD Blora, Yuyus Waluyo mengungkapkan alasan status jalan kabupaten yang didowngrade (turun status) menjadi jalan desa.
Menurutnya, untuk mewujudkan jalan bagus dan mantab di kabupaten Blora terkendala dengan anggaran APBD yang minim. Sehingga, dengan downgradenya status jalan, desa ikut andil dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya masing-masing.
“Mengingat APBD Blora untuk infrastruktur itu sangat kecil. Jadi, kita beri masukan ke daerah yang jalan antar dukuh yang dulu kewenangan PU (DPUPR), sekarang digeser kewenangannya menjadi jalan desa. Karena saat ini, desa juga mengelola dana desa yang cukup tinggi juga,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Blora itu. Kamis, (6/2/2025).
Politisi Nasdem ini menambahkan, dengan andilnya pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan, maka target jalan bagus dan mantab di Blora akan segera tercapai.
“Dengan perhitungan supaya di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita itu jalan bagus, jalan jelek atau rusak, bagus dan jalan mantab itu bisa ditarget. Selama ini kan tidak bisa ditarget, karena ruas jalan di Blora begitu luasnya. Contoh ada beberapa desa yang bingung untuk mengalokasikan dana desanya, untuk lokasi juga bingung kan. Mungkin, kebetulan kades di sini pada protes lantaran masih banyak tanggungan ya, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan, perdesa dana desa itu masih di atas satu miliar pertahun pasti akan kebingungan mana yang akan dibangun,” jelasnya.
Jika dibandingkan dengan jalan kabupaten, lanjutnya, perhitungannya dengan pemerintah akan membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang bagus.
“Sedangkan kalau (status) jalan kabupaten, sepuluh sampai dua puluh tahun tahun itu belum tuntas bikin jalan bagus dan mantab itu. Perhitungannya kita dengan teman-teman perencanaan di pemkab seperti itu,” tandas Yuyus.
Untuk diketahui, sebanyak 68 ruas jalan di Kabupaten Blora didowngrade menjadi jalan desa berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan akhir 2023 lalu. (Jay)
