Analisajatim.id | Blora — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Blora. Rabu, (11/9/2024)
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Peluncuran IKP tersebut, Bawaslu Blora menghadirkan 2 (dua) Narasumber eksternal yaitu Ketua PWI Blora (Heri Purnomo) dan dari Kasat Intelkam Polres Blora (Iptu Agus Wibowo), serta 1 (satu) Narasumber dari Internal Bawaslu Blora.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim. Dalam sambutannya, Andyka memaparkan bahwa penting untuk selalu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan memetakan kerawanan pemilihan.
“Saya kira sangat penting kegiatan peluncuran IKP ini. Sehingga kita semua tau di mana titik kerawanan Pemilihan 2024 ini. Selanjutnya juga sebagai langkah mitigasi, agar upaya-upaya pencegahan yang dilakukan lebih efektif,” ungkap Andyka.
Lebih lanjut diterangkan Andyka, IKP Kabupaten Blora masuk kategori rawan sedang. Sedangkan dimensi sebagai tolak ukur adalah dimensi penyelenggaraan, dimensi sosial politik, dan dimensi kontestasi. Berbeda dengan IKP Tahun 2019 dan 2020 yang terdapat juga dimensi partisipasi masyarakat.
“ada tiga kategori, rawan tinggi, rawan sedang dan rawan rendah. Blora masuk dalam kategori rawan sedang,” terangnya.
Pada sesi materi pertama disampaikan oleh Anggota Bawaslu Blora, Irfan Syaiful Masykur. Dalam paparannya, Irfan menjelaskan bahwa IKP Kabupaten Blora rawan sedang disusun berdasarkan dua sumber yakni hasil pengawasan pemilu 2024 dan dari informasi jajaran pengawas pemilu.
“Dari analisis kami dari beberapa indikator IKP, kerawanan pemilihan di Kabupaten Blora termasuk dalam kategori rawan sedang dengan skor rata-rata setiap tahapan adalah 10,69,” jelas Irfan.
Irfan menambahkan, Indeks kerawanan ini bertujuan untuk melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pemilihan 2024 di Kabupaten Blora.
“IKP mempunyai beberapa tujuan diantaranya memetakan potensi kerawanan, kemudian melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pemilihan 2024 di Kabupaten Blora dan menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan 2024,” tambahnya.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Blora, Iptu Agus Wibowo mengatakan, Polres Blora menyiapkan beberapa strategi dalam menangani konflik sosial terkait pemilihan 2024.
“Beberapa strategi polres Blora seperti melakukan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh pemuda, pejabat pemerintah dan tokoh lainnya. Kemudian melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat baik individu maupun kelompok,” ungkap Agus.
Selanjutnya pada sesi terakhir, materi disampaikan oleh Ketua PWI Blora, Heri Purnomo. Dalam paparannya ia menyampaikan bahwa media adalah penyedia informasi dan memiliki peran penting dalam Pemilihan 2024.
“Peran media dalam Pilkada sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Media harus menjalankan perannya secara profesional, independen, dan berimbang agar dapat memberikan informasi yang akurat dan mendorong partisipasi pemilih yang cerdas,” pungkas Heri. ***
