Analisajatim.id | Blora – Badan Pusat Statistik (BPS) Blora kembali melakukan survei monitoring dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora.
Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyelenggaraan Program MBG di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak supplier, sekolah penerima program, serta rumah tangga penerima manfaat. Melalui survei ini, diharapkan dapat diketahui efektivitas pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan gizi anak-anak penerima manfaat.
Hadi Riyantono, selaku petugas Pencatatan dan Pendataan BPS Blora menyampaikan bahwa survei saat ini merupakan tahap kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Juni kemarin.
“Survei ini sifatnya serentak, untuk memantau program MBG di kabupaten Blora. Survei saat ini (sudah) tahap kedua, yang pertama dulu 10 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang didata pada bulan Juni,” ujarnya, Kamis (06/11/2025).
Hal senada juga disampaikan oleh Tri Susilo selaku Pengawas Lapangan BPS Blora. Ia mengatakan bahwa survei tahap kedua ini dilakukan mulai tanggal 1 hingga 14 November 2025. Pihaknya tidak hanya mengambil sampel dari SPPG saja, namun juga beserta turunannya.
“Nanti ada 25 SPPG yang akan kami ambil sampelnya dari total sekitar 65 SPPG yang sudah beroperasi. Kemudian ada dua sampel SPPG beserta turunannya, yaitu kita juga akan mendata ke sekolahan dan rumah tangga. Nanti, di sekolahan itu akan kami sampel 5 murid dan 5 rumah tangga sebagai penerima manfaat,” jelasnya.
Tri menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi hasil program MBG di Blora, khususnya mengukur dampak perekonomian masyarakat setempat.
“Mulai dari bahan baku, jarak dapur ke sekolah berapa, jumlah penerima manfaatnya juga, pengeluarannya berapa, kemudian suppliernya darimana saja dari dalam kabupaten atau luar kabupaten, karena dari supplier akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat,” kata Tri.
Hasil survei ini, lanjutnya, akan diserahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi dan perbaikan program MBG di masa depan.
“Jadi, nanti hasil monitoring dan survei ini akan diserahkan ke BGN untuk evaluasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Tobo, Biondi Destriatma Putra menyampaikan bahwa mayoritas relawan di dapur MBGnya berasal dari warga setempat. Sedang penerima manfaatnya yang paling jauh berada di wilayah Desa Singget, Kecamatan Jati.
“Kebanyakan (relawan SPPG) dari desa Tobo, Doplang, dan Pelem. Kalau penerima manfaatnya yang paling jauh, sekolah di desa Singget yang jaraknya sekitar 9 kilometer dari dapur (SPPG),” ucapnya.
Mengenai biaya operasional dapur SPPG dalam sehari, Biondi mengaku membutuhkan dana sampai 50 juta rupiah untuk bahan baku dan kebutuhan lain seperti listrik, air, gaji, sewa, dan distribusi dengan jumlah 3.465 siswa penerima manfaat.
“Kalau biaya perhari antara 45 sampai 50 juta rupiah, tergantung juga dari menu yang disajikan, karena bervariasi,” tutupnya. (Jay)
