DPRD Blora Krisis Kepemimpinan, Fraksi PDIP Ajukan Mosi Tidak Percaya

Analisajatim.id | Blora — Gejolak di DPRD Blora pecah. Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka memboikot dua agenda krusial, yakni Rapat Paripurna rekomendasi LKPJ Bupati 2025 dan Rapat Badan Musyawarah, Kamis (30/4/2026).

Boikot ini bukan tanpa sebab. Fraksi terbesar di dewan itu melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Blora. Mereka menuding pimpinan dewan gagal membangun komunikasi, menutup akses informasi, dan menghambat fungsi pengawasan.

Ketua Fraksi PDIP, Andita Nugrahanto, menyebut langkah ini sebagai perlawanan. “Bagaimana anggota DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan kalau meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran saja tidak diberikan? Ini preseden buruk dan bentuk kemunduran transparansi,” tegasnya.

Menurut Andita, dokumen anggaran adalah napas kerja legislatif. Tanpa DPA, anggota dewan lumpuh mengawasi penggunaan APBD. Ia menilai kondisi ini menunjukkan praktik kepemimpinan yang tidak sehat di parlemen daerah.

Masalah komunikasi juga jadi sorotan. “Jumlah anggota DPRD hanya 45 orang. Seharusnya mudah dikelola komunikasinya. Tapi faktanya, Ketua justru sulit diajak berkomunikasi. Ini bukan soal teknis, tapi soal kemauan untuk membuka ruang dialog,” ujar Andita.

Fraksi PDIP menegaskan, persoalan ini sudah menumpuk lama dan kini mencapai titik didih. Mosi tidak percaya disebut sebagai koreksi keras terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai eksklusif dan mencederai semangat kolektif kolegial.

Andita mengingatkan, jika dibiarkan, DPRD Blora terancam kehilangan marwah. Lembaga wakil rakyat bisa berubah jadi sekadar “stempel administratif” tanpa daya kritis terhadap pemerintah. Karena itu, pihaknya mendesak evaluasi total, keterbukaan informasi, dan komunikasi setara.

“Kami ingin DPRD berjalan sesuai relnya. Kami tidak akan diam jika fungsi kedewanan dikebiri oleh kepemimpinan yang tertutup. Selama tidak ada perubahan, sikap mosi tidak percaya ini akan tetap kami pegang,” tandasnya.

Boikot ini mengirim sinyal keras. Bukan sekadar riak politik, tapi alarm bahwa ada masalah mendasar di pucuk pimpinan DPRD Blora. Jika tak segera diselesaikan, taruhannya adalah kepercayaan publik pada lembaga legislatif. (Jay)