Lamongan|Analisajatim.id,- Pemerintah Kabupaten Lamongan patut berbangga dengan pencapaian gemilang sebagai pemegang peringkat pertama dalam kategori Pemerintah Kabupaten untuk rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Monitor Center for Prevention (MCP).
Capaian membanggakan ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Penilaian IPKD MCP yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan tolak ukur penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah,
membangun komitmen pencegahan korupsi di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan kesadaran kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pengumuman hasil penilaian IPKD MCP ini dilakukan pada peluncuran indikator MCP tahun 2025, Rabu (5/3) di Auditorium Kantor KPK. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual. Dalam sambutannya, Pak Yes menuturkan bahwa capaian ini merupakan buah dari realisasi delapan indikator MCP yang telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Delapan indikator MCP tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan. Kedelapan indikator ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Pak Yes menegaskan bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan cambuk untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Alhamdulillah Lamongan mendapatkan peringkat satu pada penilaian IPKD. Pencapaian tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah memaksimalkan penerapan indikator MCP,” tutur Pak Yes.
Lebih lanjut, Pak Yes menekankan bahwa MCP harus dijadikan panduan dalam memonitoring dan memperbaiki pelayanan operasional manajemen pemerintahan daerah. Setiap indikator harus diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada tahun 2024, Kota Soto, julukan Kabupaten Lamongan, mencatatkan nilai MCP sebesar 95,1. Angka yang sangat membanggakan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun, Pak Yes mengingatkan bahwa angka bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah realisasi pelaksanaan seluruh indikator yang sudah ditetapkan. Setiap indikator harus diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap implement
Editor : MN
Published : Red
