Lamongan|AnalisaJatim.id. – Permohonan Pelayanan Informasi Publik kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan (PAK) Tahun Anggaran 2024 redaksi media Siber Analisa Jatim.id., lewat surat nomor 046/Media Siber_AJ.id/II/2025, tanggal 11 Pebruari 2025 tidak ada tanggapan sampai berita ini ditayangkan..
Bahkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran dalam proyek tersebut, menutup pintu informasi kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan (PAK) tahun anggaran 2024, yang mulai dikerjakan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 8 Oktober bernomor : 027/390/113/5/2024.
Proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor DPPA A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024 dikerjakan PT. Mahakarya Tunggal Abadi, dengan nilai kontrak Rp. 66.1941000.000 dan pada tanggal 6 Desember 2024 diaddendum I menjadi Rp. 69.989.750.000.
Sekretaris DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Jatim Achmadi menilai, seharusnya selaku pejabat publik memberikan informasi kepada para wartawan sesuai dengan Undang – Undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Bukannya melanggar dengan menghalang-halangi tugas wartawan sesuai Bab II Pasal 4 yang berbunyi untuk menjamin kemerdekan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” ujar Achmadi sembari menambahkan ada pidananya itu mas, Kamis (20/2/2025).
“Pasal 18 setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Seharusnya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim menjalankan undang – undang tersebut bukan melanggar,” jelasnya. (nur)
