Jawab Kritik Fraksi, Pemkab Lamongan Beberkan Strategi APBD 2025: Keuangan Daerah Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Analisajatim.id | Lamongan — Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (22/6).
Forum paripurna tersebut menjadi ruang konstitusional untuk menguji sejauh mana pelaksanaan APBD tidak berhenti pada serapan anggaran, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan publik dan memperkuat arah pembangunan daerah.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan apresiasi atas berbagai catatan, kritik, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang dinilai sebagai bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, ukuran keberhasilan APBD tidak semata dilihat dari tertib administrasi keuangan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pengelolaan APBD bukan hanya tentang capaian administrasi keuangan, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Pak Yes.
Dalam pemaparan eksekutif, Pemkab Lamongan mencatat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,70 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut disebut menjadi indikator meningkatnya kemampuan fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah penguatan, mulai dari digitalisasi sistem penerimaan daerah, pemutakhiran basis data potensi pendapatan, hingga penguatan pengawasan guna menutup celah kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Tidak berhenti pada optimalisasi pendapatan, Pemkab juga menyusun roadmap peningkatan kapasitas fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan kontribusi PAD secara bertahap agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat ditekan.
Di sektor badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah menegaskan evaluasi dan pembinaan akan terus dilakukan secara konsisten dengan menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, mitigasi risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik (good governance).
Sementara pada sektor pembangunan manusia, APBD 2025 diarahkan untuk memperkuat layanan dasar.
Pada bidang pendidikan, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan mencapai 28 persen, melampaui batas mandatory spending nasional. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana SD dan SMP, penanganan anak tidak sekolah melalui inovasi AKSI BIRU, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui transisi dan pemetaan 637 formasi PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pembaruan data DTSEN, optimalisasi kepesertaan BPJS, dan penguatan layanan Lamongan Sehat Dengan Kunjungan Rumah (LASERKU) agar akses kesehatan masyarakat semakin merata.
Sedangkan pada sektor ketenagakerjaan, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja diperkuat melalui mekanisme pengawasan berkala sesuai regulasi yang berlaku.
Di sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Pemkab menempatkan penguatan produksi sebagai agenda strategis melalui peningkatan luas tambah tanam, pencapaian target panen, dukungan sarana produksi, menjaga stabilitas harga komoditas, serta peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan, yang diproyeksikan tidak hanya menjaga ketahanan pangan daerah tetapi juga menopang pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil.
Rapat paripurna ini menjadi penegasan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak berhenti pada laporan angka, melainkan menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran memiliki nilai manfaat yang terukur bagi masyarakat.
(Reporter: Analisa | Editor: Nur)