Polkam, Jakarta|Analisajatim.id ,– Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam menekankan pentingnya penyusunan rekomendasi kebijakan terkait peran unsur intelijen negara sebagai langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan diplomasi pertahanan.
Hal ini disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, pada Rapat Koordinasi membahas penyusunan rekomendasi kebijakan terkait peran unsur intelijen negara, di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan lintas K/L, termasuk Badan Intelijen Negara, BAIS TNI, Sintel TNI, Kemlu, BSSN, dan Sintel Matra.
“Ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan tugas dan fungsi antar K/L dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia,” kata Bayu.
Rapat ini menghasilkan beberapa poin. Pertama, perlunya penguatan pembinaan dan penyiapan SDM perwakilan, baik untuk Perbinlu, Atase Pertahanan, maupun Atase Matra. Kedua, sinkronisasi dan koordinasi diplomasi pertahanan yang terpadu, sesuai arah kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri, melalui kolaborasi efektif antara pemangku kepentingan yang terkait, seperti Kemhan, Kemlu, BIN, TNI, Polri, BSSN, dan K/L yang melaksanakan kerja sama dengan negara asing di bidang terkait pertahanan. Ketiga, TNI sudah memiliki atase pertahanan (athan) diluar negeri yang berfungsi sebagai perwakilan militer dari pemerintah Indonesia. Keempat, perlunya penjelasan lebih jauh terkait nomenklatur diplomasi pertahanan dari K/L terkait mengetahui dan dapat menyusun rencana yang harus dilakukan. Kelima, perlunya pembuatan kerangka kerja (framework) terkait diplomasi pertahanan.
Selanjutnya, terdapat usulan terkait dengan atase pertahanan Indonesia di luar negeri yaitu dengan pembibitan sedari awal sebelum diseleksi menjadi Athan, seperti jejakmengikuti sesko di negara penempatan, kursus bahasa asing, dan pelatihan militer bersama dengan negara penempatan, sehingga bisa mendukung kelancaran penugasan sebagai Athan. Rapat juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara K/L teknis terkait guna mendorong efektivitas peran unsur intelijen sebagai alat diplomasi pertahanan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang merupakan salah satu infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
Proyek yang sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995 ini, direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato kunci pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025. Forum yang telah digelar sejak kemarin itu dihadiri peserta lebih dari 7.000 orang dari 33 negara. Tutupnya ( HM)
