Analisajatim.id | Blora – Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, mengusulkan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 269 triliun.
Siswanto yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah dari Fraksi Golkar ini menyoroti dampak serius dari pemotongan TKD sebesar 29 persen.
Menurutnya, data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa dari 15 kabupaten, hanya 4 daerah yang memiliki kategori keuangan kuat, 4 daerah berada pada posisi sedang, dan sisanya masih lemah.
‘’Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas masih belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan kami untuk membangun dan melayani masyarakat. Bagaimana nanti jika tahun depan ada pemangkasan 29 persen? Ini jelas akan menjadi pukulan berat bagi daerah,” terang Siswanto, Rabu (17/9).
Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya kehadiran Ketua Komisi XI DPR RI dalam forum-forum strategis.
‘’Karena bicara fiskal bukan hanya pengamat. Saya apresiasi secara makro, tetapi secara kebijakan ini sangat mendesak. Sebagai mitra Komisi XI, Menteri Keuangan pasti memiliki strategi baru di luar kebijakan yang disampaikan sebelumnya,’’ ujarnya dalam acara Bimtek Fraksi Golkar Nasional.
Selain isu TKD, juga melahirkan sejumlah rekomendasi penting. Antara lain agar pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan.
Pihaknya menegaskan, akan terus mengawal kepentingan daerah agar tidak terganggu oleh kebijakan fiskal pusat yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
‘’Yang di daerah ini jangan sampai terganggu adanya kebijakan fiskal yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Kami akan terus kawal,’’ tandasnya. (Jay)
