Mojokerto|AnalisaJatim.id – Perbedaan aspirasi terkait Bantuan Keuangan (BK) Desa memicu dinamika hangat di Kabupaten Mojokerto. Dua organisasi kepala desa, yakni Paguyuban Kepala Desa (PKD) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), menyampaikan sikap yang berseberangan terkait keberlanjutan dan formulasi anggaran BK desa tahun 2025.
Ketegangan bermula ketika PKDI, melalui koordinatornya Sunardi, Kepala Desa Temon, melakukan audiensi resmi dengan Bupati Mojokerto, Al Barra, pada Rabu, 23 April 2025. Dalam pertemuan itu, PKDI menekankan bahwa anggaran BK desa yang telah ditetapkan sebaiknya tidak dianulir.
“Kami berharap tidak ada pembatalan atau perubahan atas pagu BK desa sebesar 88 milyar rupiah yang telah ditetapkan. Ini menyangkut perencanaan pembangunan yang sudah disusun di desa masing-masing,” ujar Sunardi usai audiensi.
PKDI memandang bahwa konsistensi dalam penganggaran penting untuk menjaga kelancaran program dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan daerah.
Namun dua hari setelahnya, pada Jumat, 25 April 2025, Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Mojokerto menyampaikan suara berbeda dalam momen Halal Bihalal PKD Kabupaten Mojokerto yang berlangsung di Resto Den Bei, Pungging. Dalam sambutannya, Ketua PKD Miftahudin, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Medali, mendorong pentingnya solidaritas dan integritas seluruh kepala desa di mojokerto.
“Solidaritas dan integritas para kepala desa sangat dibutuhkan untuk menyatukan langkah, 1 wadah untuk membuktikan bahwa kepala desa adalah pemimpin yang cakap, santun, dan tegas dalam memperjuangkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan desa.” tegas Miftahudin.
Bupati Mojokerto, Al Barra, yang hadir dalam kegiatan tersebut, merespons dengan bijak. Ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak mudah kaget dan melihat dinamika ini sebagai proses demokrasi yang sehat.
Dalam sambutannya, Bupati Al Barra mengangkat kisah Perjanjian Hudaibiyah, sebagai refleksi tentang pentingnya kesabaran dan klarifikasi dalam menghadapi perbedaan.
“Seperti Nabi Muhammad SAW dalam Perjanjian Hudaibiyah, kadang kita tidak langsung mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi ada hikmah besar di balik itu semua. Maka mari kita saling memahami, menjaga kerukunan, dan membangun sinergitas untuk kemajuan Mojokerto,” ungkapnya.(B.dian)
