Analisajatim.id | Semarang — Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi menyampaikan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas wilayah di tengah pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan menghadapi polemik penetapan upah minimum tahun 2025 serta isu PHK di Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Sasana Widya Praja BPSMD Srondol, Kota Semarang. Jum’at (15/21/2024)
Pangdam menyoroti beberapa faktor penting yang harus diwaspadai selama tahapan Pilkada, seperti ancaman perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana alam, khususnya banjir dan aktivitas Gunung Merapi. Untuk mengantisipasi hal ini, Kodam IV/Diponegoro telah menyiapkan skema penanggulangan bencana dengan membentuk pasukan reaksi cepat di wilayah Korem 071/WK, Korem 072/PMK, serta daerah Semarang hingga Solo Raya.
Selain menghadapi ancaman bencana, Kodam IV/Diponegoro juga mengantisipasi potensi bentrok massa pendukung pasangan calon maupun penyebaran informasi provokatif di media sosial yang dapat memicu situasi memanas. Pangdam IV/Diponegoro mengungkapkan prinsip menghargai perbedaan adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang damai.
Ditegaskan bahwa sinergi antara TNI dan Polri tetap terjaga demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak.
“Kami dari TNI dan Polri tetap solid dan sinergi dalam mensukseskan Pilkada ini,” tambahnya.
Pangdam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kondusifitas wilayah selama proses demokrasi berlangsung.
Terkait penetapan upah minimum tahun 2025 dan isu PHK, Pangdam mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi sektor pariwisata di Jawa Tengah.
Menurutnya, pengembangan aksesibilitas ke destinasi wisata dapat menjadi solusi alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Semua sudah disiapkan oleh Tuhan, alam sudah menyiapkan, jadi kita tinggal memanfaatkan dengan baik,” jelas Pangdam.
Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, para stakeholder dan Forkopimda Jawa Tengah. (Jay/**)
