Lanova Chandra: WTP ke-12 Blora Bukti Sinergi Eksekutif-Legislatif
Analisajatim.id | Semarang — Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra Tirtaka menyebut raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut sebagai bukti kekompakan semua pihak. Predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu diserahkan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima Lanova bersama Wakil Bupati Blora Sri Setyorini dari Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Acara berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Kamis (11/6/2026). Hadir pula kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jateng penerima WTP.
Lanova Chandra dari fraksi Gerindra menegaskan, WTP bukan sekadar prestasi administratif.
“Predikat ini refleksi kekompakan dan sinergi semua pihak, eksekutif dan legislatif. Semoga jadi energi baru untuk wujudkan Blora maju dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia mendampingi Wabup Blora Sri Setyorini menerima LHP. Wabup bersyukur atas capaian WTP ke-12 sejak 2015.
“Alhamdulillah, ini WTP ke-12 untuk Blora. Terima kasih jajaran OPD, Pak Sekda, dan DPRD atas kerja kerasnya. Kami persembahkan untuk masyarakat Blora,” kata Sri Setyorini.
Wabup menambahkan, WTP jadi motivasi Pemkab meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Khususnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman juga menegaskan hal sama. Capaian ini harus memacu semangat seluruh jajaran.
“Kami bertekad jaga kualitas laporan keuangan dan program agar akuntabel, terukur, berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Bupati.
Turut hadir mendampingi Sekda Blora Komang Gede Irawadi, Inspektur Irfan Agustian Iswandaru, dan kepala OPD.
Sebagai informasi, Wajar Tanpa Pengecualian adalah predikat tertinggi BPK RI. Diberikan jika laporan keuangan disajikan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pengendalian internal memadai, dan patuh aturan.
Keberhasilan Blora mempertahankan WTP 12 kali berturut-turut menegaskan komitmen Pemkab dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola bersih, transparan, akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. (Jay)