Lamongan|AnalisaJatim.id,-
Dalam percakapan publik kita, politik sering kali dibayangkan sebagai sesuatu yang “jauh di atas” — urusan para elite nasional, perdebatan di Senayan, atau dinamika di lingkar kekuasaan pusat. Padahal, sejatinya, politik yang paling dekat dan paling berdampak langsung bagi masyarakat justru terjadi di daerah. Politik lokal adalah wajah pertama demokrasi yang dilihat rakyat. Namun ironisnya, wajah itu hari ini tampak buram: penuh kompromi, minim transparansi, dan sering kali jauh dari nilai-nilai kerakyatan.
Saya menulis ini bukan sebagai pengamat di balik meja, tapi sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam kontestasi Pileg 2024 di tingkat daerah. Saya tahu betul bagaimana rumitnya membangun konsolidasi di lapangan, bagaimana tarikan kepentingan bisa menggeser idealisme, dan betapa sulitnya memperjuangkan gagasan ketika sistem lebih menghargai materi dibanding integritas. Dan di tengah semua itu, saya melihat satu hal yang mendesak untuk dibicarakan: masa depan politik daerah harus dirombak — bukan dengan cara keras, tetapi dengan cara cerdas.
Politik Daerah: Fondasi Demokrasi yang Terlupakan
Mari kita mulai dari satu kenyataan pahit: DPRD kabupaten/kota sebagai lembaga legislatif di daerah sering kali tidak dikenal publik. Padahal di situlah berbagai kebijakan dasar ditentukan — dari anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga tata kelola bantuan sosial. Tapi karena peran DPRD kerap dibayangi dominasi eksekutif, dan publik tidak diberi akses informasi yang memadai, maka kinerjanya seolah-olah tak penting.
Banyak anggota dewan daerah terjebak dalam logika jabatan, bukan fungsi pengabdian. Jabatan sebagai anggota DPRD dianggap prestise politik, bukan tanggung jawab sosial. Alhasil, aktivitas dewan lebih banyak bersifat administratif dan seremonial, bukan legislatif dan kontrol anggaran. Di sinilah kita perlu bertanya ulang: untuk siapa mereka bekerja?
Politik Uang, Transaksional, dan Lenyapnya Ruang Gagasan
Selama proses Pileg 2024, saya terlibat langsung sebagai panglima lapangan dalam mengorganisir tim dan basis. Saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa dalamnya penetrasi politik uang. Bahkan di beberapa tempat, suara pemilih dianggap setara nilai nominal tertentu — seolah-olah demokrasi adalah lelang, bukan pilihan rasional.
Lebih menyedihkan, politik uang ini bukan sekadar praktik culas sesaat, tapi telah menjadi budaya. Masyarakat “diajari” untuk tidak percaya pada janji, hanya percaya pada uang tunai. Akibatnya, calon yang punya integritas dan kapasitas tapi tidak punya logistik besar, cenderung tersingkir. Ruang gagasan hilang. Yang bertahan adalah mereka yang kuat modal, bukan kuat moral.
Partai Politik dan Masalah Kaderisasi
Masalah lain yang perlu dibahas jujur adalah sistem kaderisasi di partai politik. Di tingkat daerah, partai belum sepenuhnya menjalankan fungsi kaderisasi secara serius. Banyak calon legislatif yang diusung bukan karena visi dan kemampuan, tapi karena kedekatan dan kekuatan finansial. Bahkan tak jarang, calon “karbitan” muncul hanya menjelang pemilu, tanpa proses panjang sebagai kader.
Padahal, jika kita bicara masa depan politik daerah, maka partai harus menjadi rumah ide dan kawah candradimuka kepemimpinan. Anak-anak muda, aktivis, tokoh lokal — semua harus diberi ruang untuk tumbuh. Tapi jika partai terus jadi alat pencetak kekuasaan semata, tanpa arah nilai, maka jangan heran jika kualitas wakil rakyat tak pernah meningkat.
Lemahnya Konektivitas antara Rakyat dan Wakilnya
Setelah terpilih, banyak anggota DPRD kabupaten/kota tidak membangun relasi berkelanjutan dengan rakyat. Reses hanya formalitas. Aspirasi hanya sekadar catatan. Tidak ada mekanisme partisipatif yang melibatkan rakyat dalam penyusunan kebijakan daerah. Ini menciptakan keterputusan antara rakyat dan wakilnya.
Padahal, demokrasi lokal seharusnya punya keunikan: keterhubungan yang lebih dekat, karena pemilih dan wakil berada di ruang sosial yang sama. Tapi hubungan itu kini kian renggang. Wakil rakyat jadi sulit dijangkau, dan rakyat tak tahu harus berharap pada siapa.
Membangun Politik Daerah yang Berdaya dan Beretika
Jika ingin menyelamatkan politik daerah, kita tidak cukup hanya bicara etika individu. Kita butuh desain ulang ekosistem. Ada beberapa hal yang mendesak dilakukan:
Membangun pendidikan politik berkelanjutan: Bukan hanya saat kampanye, tapi menjadi bagian dari kultur warga. Rakyat perlu disadarkan bahwa suara mereka bukan dagangan, melainkan kekuasaan yang harus dijaga.
Reformasi sistem pemilu lokal: Kita butuh regulasi yang lebih tegas dalam menindak politik uang dan mendorong transparansi pembiayaan kampanye. Harus ada mekanisme audit yang terbuka dan akuntabel.
Transparansi dan partisipasi dalam penyusunan APBD: Rakyat harus tahu bagaimana anggaran daerah digunakan. Ini bisa dimulai dengan forum-forum publik, hearing terbuka, atau laporan berkala yang bisa diakses warga.
Digitalisasi dan keterbukaan informasi publik: Setiap kegiatan DPRD harus bisa diakses online. Bukan hanya untuk laporan kinerja, tapi juga membuka ruang kritik dan kolaborasi.
Dorong kolaborasi lintas sektor: Akademisi, mahasiswa, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil harus lebih terlibat dalam mengawal kinerja politik daerah. Jangan biarkan politik jadi urusan segelintir orang.
Saatnya Daerah Bicara
Saya percaya, masa depan politik nasional tidak bisa dibangun tanpa membenahi politik daerah. Karena dari sinilah akar demokrasi tumbuh. Jika daerah kuat secara etika, transparan secara anggaran, dan hidup secara gagasan, maka Indonesia akan punya pondasi demokrasi yang tangguh.
Namun sebaliknya, jika politik daerah terus dikuasai oleh logika transaksional, maka pemilu hanya akan menjadi rotasi kursi tanpa perubahan esensial. Demokrasi kita akan stagnan — gaduh menjelang pemilu, tapi hening saat rakyat butuh solusi.
Menata masa depan politik daerah bukan tugas elite saja, tapi tanggung jawab kolektif. Kita semua — terutama generasi muda — harus kembali percaya, bahwa politik bisa bersih, bisa benar, dan bisa membawa harapan.
Jika kamu setuju bahwa perubahan harus dimulai dari daerah, maka jangan pernah lelah bicara, bergerak, dan terlibat. Karena jika bukan kita, siapa lagi?
Digitalisasi dan keterbukaan informasi publik: Setiap kegiatan DPRD harus bisa diakses online. Bukan hanya untuk laporan kinerja, tapi juga membuka ruang kritik dan kolaborasi.
Dorong kolaborasi lintas sektor: Akademisi, mahasiswa, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil harus lebih terlibat dalam mengawal kinerja politik daerah. Jangan biarkan politik jadi urusan segelintir orang.
Saatnya Daerah Bicara
Saya percaya, masa depan politik nasional tidak bisa dibangun tanpa membenahi politik daerah. Karena dari sinilah akar demokrasi tumbuh. Jika daerah kuat secara etika, transparan secara anggaran, dan hidup secara gagasan, maka Indonesia akan punya pondasi demokrasi yang tangguh.
Namun sebaliknya, jika politik daerah terus dikuasai oleh logika transaksional, maka pemilu hanya akan menjadi rotasi kursi tanpa perubahan esensial. Demokrasi kita akan stagnan — gaduh menjelang pemilu, tapi hening saat rakyat butuh solusi.
Menata masa depan politik daerah bukan tugas elite saja, tapi tanggung jawab kolektif. Kita semua — terutama generasi muda — harus kembali percaya, bahwa politik bisa bersih, bisa benar, dan bisa membawa harapan.
Jika kamu setuju bahwa perubahan harus dimulai dari daerah, maka jangan pernah lelah bicara, bergerak, dan terlibat. Karena jika bukan kita, siapa lagi?
Editor : Anton
