Analisajatim.id | Lamongan – Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah strategis menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Agenda tersebut berlangsung di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11) pagi.
Hadir langsung membuka kegiatan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kebijakan. Melalui forum HLM, diharapkan terbangun integrasi data dan koordinasi antarinstansi guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
> “Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Menurut Pak Yes, stabilisasi inflasi menuntut pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor penyebab, mulai dari data produksi, pasokan, distribusi, biaya transportasi, hingga fluktuasi harga di pasar lokal. Karena itu, HLM dinilai penting untuk menyatukan langkah lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan instansi teknis lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen (year on year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,23. Sementara itu, Kabupaten Lamongan mencatat inflasi sebesar 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun). Komoditas penyumbang inflasi terbesar masih didominasi oleh cabe rawit, cabe merah, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya.
> “Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih menjelang Nataru, potensi inflasi biasanya meningkat,” jelas Pak Yes.
Dalam upaya pengendalian, Pemkab Lamongan menyiapkan berbagai strategi komprehensif, di antaranya:
Close Loop Economy, hasil kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA, untuk efisiensi rantai pasok serta stabilisasi harga.
Gerakan “Lamongan Menanam Pangan”, berupa penanaman serentak cabai, bawang, dan hortikultura guna memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
Optimalisasi Cadangan Pangan Daerah, melalui sinergi Bulog, DKPP, dan Disperindag dengan sistem Early Warning System berbasis data BPS dan BI.
Kerja Sama Antar Daerah (Gerbangkertosusila) untuk memperluas pasokan lintas wilayah dan mengurangi disparitas harga.
Integrasi Dashboard TPID dan SIGAP, guna mendukung pengambilan keputusan cepat, presisi, serta berbasis data.
Revitalisasi Pasar Tradisional, dengan fokus pada kenyamanan, ketertiban, dan dorongan transaksi digital.
Selain itu, Pemkab juga menerapkan prinsip 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antaranggota TPID.
> “Seluruh OPD dan TPID harus bersinergi untuk menjalankan strategi ini. Pemkab Lamongan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar pengendalian inflasi berjalan optimal,” imbuh Pak Yes.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja memastikan stok beras di Lamongan berada dalam kondisi aman. Hasil produksi padi di Lamongan mencapai 522.524 ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 130 ribu ton.
Dengan stok yang melimpah dan langkah antisipatif yang solid, Pemkab Lamongan optimistis mampu menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat menjelang Nataru 2026.
Reporter: Analisa
Editor: Nur
