Menko Polkam: Prabowo Perintahkan Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Analisajatim.id | Yogyakarta — Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Seluruh penyelenggara negara diminta bekerja dengan integritas, amanah, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Arahan itu disampaikan saat Silaturahmi dan Rakor Forkopimda Regional Jawa-Bali di Gedung Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). Hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
1. Presiden Titip Salam untuk Forkopimda
Menko Polkam membuka sambutan dengan menyampaikan salam Presiden Prabowo kepada kepala daerah dan Forkopimda se-Jawa-Bali. Presiden mengapresiasi kinerja mereka menjaga stabilitas wilayah sehingga program pembangunan berjalan lancar.
“Presiden titip pesan: pembangunan hanya berhasil jika semua unsur di daerah kompak dan bersinergi. Kalau tidak, yang rugi masyarakat,” tegas Menko Djamari.
2. Korupsi Diberantas, Tidak Ada Istilah Orang Dekat
Soal pemberantasan korupsi, Menko Polkam menegaskan sikap tegas Presiden. Tidak ada perlakuan khusus bagi “teman dekat Presiden” atau siapa pun yang terbukti korupsi.
“Presiden lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Pejabat harus kerja untuk rakyat dan jaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Seluruh pejabat diminta menjunjung amanah jabatan dan menjauhi penyalahgunaan wewenang.
3. Waspada Medan Baru: Ruang Digital
Menko Djamari mengingatkan tantangan saat ini sudah bergeser ke ruang digital. Disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian jadi ancaman baru yang bisa memecah belah bangsa.
“Kita berada di padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita patroli. Jika tidak hadir, akan dikuasai penyebar hoaks dan kebencian,” tegasnya.
Forkopimda diminta aktif menjaga ruang digital agar tetap sehat dan kondusif.
4. Jaga Sikap, Cegah Konflik Sosial
Menko Polkam juga menekankan pentingnya mencegah konflik sosial. Seluruh pejabat harus menjaga sikap, ucapan, dan perilaku. Sebab penyelenggara negara sejatinya berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.
“Kita semua dari rakyat. Jangan sakiti hati rakyat. Kepala daerah harus jadi teladan,” pesannya.
Dukungan Mendagri & BPS
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, Forkopimda yang kompak mampu mendeteksi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan, dan mencegah korupsi. Ia mendorong daerah mengaktifkan FKUB dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti bonus demografi Jawa-Bali yang dihuni 162,87 juta jiwa atau 57,22% penduduk Indonesia. Menurutnya, bonus ini hanya bermanfaat jika dikelola dengan data akurat dan peningkatan kualitas SDM.
“Bonus demografi tidak otomatis jadi bonus kalau gagal dikelola. Data akurat sangat penting untuk kebijakan tepat,” jelasnya.
Kegiatan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, dan seluruh Forkopimda Jawa-Bali. (Jay)