Jakarta|Analisajatim.id, – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berjalan sebulan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program unggulan Presiden Prabowo itu telah menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Jumlah ini masih jauh dari target BGN. Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.
Dalam APNB 2025, MBG mendapat jatah Rp71 triliun. Namun Prabowo kemudian menambah Rp100 triliun lagi yang menurut Dadan Hindayana karena keinginan Presiden mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.
Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rapimnas PIRA di Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2025.
Kesulitan anggaran dan pemenuhan target itu memunculkan berbagai usulan perubahan cara pengelolaan makan gratis ini.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memberikan rekomendasinya terhadap program MBG setelah sebulan program unggulan Prabowo Subianto itu berjalan.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan program MBG ialah dengan skema bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer (CCT).
Ia mengatakan, pemerintah dapat secara langsung mengalokasikan anggaran MBG yang dipatok seporsi sejumlah Rp10 ribu kepada keluarga penerima manfaat. “Model ini menawarkan keleluasaan bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak, sekaligus memangkas kompleksitas logistik dan menekan potensi kebocoran dalam distribusi massal,” kata Riefky dalam analisis makroekonomi ‘Indonesia Economic Outlook Q1-2025’, Sabtu, 8 Februari 2025.
Rinciannya, pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat senilai Rp 200.000 per bulan untuk setiap anak. Angka tersebut setara dengan anggaran Rp 10 ribu per porsi dikalikan 20 hari sekolah.
Namun demikian, Riefky mengakui pendekatan CCT itu juga memiliki kelemahan. Salah satunya, terdapat risiko penggunaan dana untuk belanja non-prioritas, sehingga menghambat tujuan awal untuk meningkatkan gizi anak.
“Tanpa pedoman yang jelas—misalnya keharusan bukti kehadiran di sekolah atau pembelian makanan sehat—penerima mungkin tidak menggunakan bantuan dengan tepat,” ujar dia. Oleh sebab itu, Riefky menilai mekanisme pemantauan dan penegakan yang kuat diperlukan apabila pemerintah mengambil opsi CCT.
Riefky mengatakan, program MBG memiliki proses yang berlapis lantaran dititikberatkan pada logisitik—mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga distribusi. Sementara proses logistik itu juga melibatkan sejumlah pihak seperti petani, koperasi, pelaku usaha lokal, dan instansi pemerintah.
“Tanpa pengawasan yang ketat, proses berlapis semacam ini rentan terhadap inefisiensi anggaran maupun potensi penyelewengan,” ujar dia.
Model pendistribusian serupa juga diusulkan Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati. Ia menyarankan dana makan bergizi dikelola oleh keluarga penerima manfaat.
“Mungkin Rp 10 ribu itu diberikan kepada keluarganya. Tapi catatannya keluarga ini atau orang tuanya harus memberikan bekal bergizi,” kata Maria di Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025.
Maria menilai hal itu secara tidak langsung bisa mengefisiensikan pengeluaran anggaran dan waktu perihal distribusinya. Selain itu, menurut dia, makanan yang diproduksi oleh orang tua lebih punya kualitas dan kaya gizi, dibandingkan sajian yang dimasak di dapur satuan pelayanan.
MBG Seminggu Sekali
Kalangan sipil yang hadir dalam peluncuran ‘Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis’ oleh Center for Indonesia’s Strategis Development Initiatives (CISDI) di Jakarta pada 6 Februari 2025, mengusulkan MBG diberikan sepekan sekali.
Mereka menilai program makan bergizi gratis menghambur-hamburkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang awalnya dijatah sebesar Rp 71 triliun lalu diusulkan ditambah Rp 100 triliun.
Badan Gizi Nasional menanggapinya dengan menyatakan usulan itu tidak dapat ditindaklanjuti. “Ahli gizi sepakat dan merumuskan ternyata harus 5 hari (makan bergizi gratis) agar angka kecukupan gizi (AKG) itu terpenuhi. Kalau 1 hari belum terpenuhi,” ujar Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana di i-Hub Coworking and Space, Jakarta, pada Kamis, 7 Februari 2025. .
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa Badan Gizi Nasional menjadikan saran dan kritik dari masyarakat untuk meningkatkan kelancaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi ada masukan dari masyarakat, masukan dari mitra, masukan siapa saja termasuk dari siswa-siswa itu jadi bahan perbaikan bagi BGN,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat, seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, setelah satu bulan berjalan, program MBG tentunya masih terus dievaluasi dari waktu ke waktu apalagi program ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin merata.
Ia mengatakan berbagai masukan dan saran dari masyarakat tentunya turut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem dari program prioritas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.
Evaluasi-evaluasi itu diharapkan dapat meningkatkan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga distribusi MBG bisa semakin andal dan memenuhi ekspektasi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Program ini secara resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan pada tahap awal program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.
Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Setelah 10 hari berjalan, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi mendukung distribusi MBG. [*/Nur]
