Analisajatim.id,- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyoroti peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas).
Beliau menekankan bahwa tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas ini harus ditindak tegas oleh seluruh jajaran aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.
“Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.
Arahan beliau sangat jelas: negara harus hadir di tengah masyarakat, melindungi segenap warga negara dari segala bentuk ancaman dan intimidasi, serta menegakkan hukum seadil-adilnya,” kata Menko Polkam Budi Gunawan saat ditemui di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas premanisme yang meresahkan masyarakat.
Menko Polkam Budi Gunawan dengan tegas memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh kalah dan harus berani menghadapi kelompok-kelompok preman yang kerap merugikan masyarakat melalui berbagai aksi kriminal seperti pemerasan, pemalakan, intimidasi, dan tindakan-tindakan premanisme lainnya.
Beliau juga menambahkan bahwa aparat harus proaktif dalam melindungi masyarakat dan tidak boleh ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku premanisme.
Aparat diminta untuk segera mengambil tindakan tegas, terutama ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis dan investasi, yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia dan merugikan perekonomian nasional.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman bagi para investor.
Pemerintah Indonesia telah menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi dengan Polri untuk membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam penanganan aksi premanisme yang semakin meresahkan ini.
Rapat tersebut dihadiri oleh para petinggi Polri dan pejabat terkait lainnya untuk merumuskan solusi yang efektif dan terpadu dalam memberantas premanisme.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyampaikan pernyataan resmi dan telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah tegas.
Sebagai contoh, kasus premanisme yang terjadi di Karawang, Subang, Bekasi, dan beberapa tempat lainnya sudah ditangani secara serius oleh aparat kepolisian,” ungkap Menko Polkam Budi Gunawan.
Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan kasus-kasus premanisme tersebut dan memastikan bahwa para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, Menko Polkam Budi Gunawan juga mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar tidak terlibat atau mendukung aksi premanisme berkedok ormas.
Beliau menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya.
“Jika terbukti ada oknum aparat yang terlibat dalam aksi premanisme, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” tegasnya.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas premanisme dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Pemerintah juga akan terus berupaya untuk memperkuat pengawasan internal di tubuh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.
Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga negara Indonesia.
Editor : Nur
Published : Red
